BBP Jawa Timur Perkuat Aksesibilitas Bahasa bagi Penyandang Disabilitas Rungu melalui Kerja Sama dengan Pusbisindo
Surabaya, 7 Januari 2026 — Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (BBP Jatim) menerima kunjungan dari Yayasan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Cabang Jawa Timur dalam rangka penandatanganan kerja sama penguatan aksesibilitas bahasa bagi penyandang disabilitas rungu. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperluas layanan kebahasaan yang inklusif dan ramah disabilitas, khususnya bagi komunitas Tuli di Jawa Timur.
Kunjungan tersebut berlangsung di kantor BBP Jatim dan disambut secara langsung oleh jajaran pimpinan serta pegawai BBP Jatim.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan secara langsung oleh Kepala BBP Jatim, Puji Retno Hardiningtyas, dan Koordinator Yayasan Pusbisindo Cabang Jawa Timur, Adhien Fadli Rochmad. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan aksesibilitas bahasa melalui pemanfaatan dan pengembangan bahasa isyarat Indonesia dalam berbagai layanan, kegiatan, serta program kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh BBP Jatim.
Retno juga menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen terhadap prinsip inklusivitas. Kehadiran Pusbisindo sebagai mitra strategis diharapkan dapat memberikan dukungan keahlian, khususnya dalam hal penerjemahan, pendampingan, dan peningkatan pemahaman mengenai bahasa isyarat Indonesia di lingkungan BBP Jatim.
Kerja sama ini juga diharapkan mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas rungu dalam berbagai kegiatan kebahasaan, seperti seminar, lokakarya, diseminasi kebijakan bahasa, hingga kegiatan literasi. Dengan demikian, informasi dan layanan kebahasaan dapat diakses secara setara oleh masyarakat Tuli. Melalui penandatanganan kerja sama ini, BBP Jatim dan Pusbisindo Cabang Jawa Timur berharap dapat membangun sinergi berkelanjutan dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dan mitra masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam layanan bidang bahasa.